Apa itu Pro Justitia? Istilah yang Sering Disebut Oleh Polisi

Resa Azzahra 0 Komentar

Pro justitia adalah istilah yang disebutkan pada kasus kematian Brigadir J kepada Putri Candrawathi menggunakan alat deteksi kebohongan

Indiffs – Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri telah memeriksa tersangka kasus kematian Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat, Putri Candrawathi menggunakan alat deteksi kebohongan atau lie detector. Divisi Humas Polri mengumumkan hasilnya, pro justitia. Lantas apa itu pro justitia?

Mengenal Apa Itu Pro Justitia?

Pro Justitia adalah wadah informasi bidang ilmu hukum yang berupa hasil penelitian studi perpustakaan yang memiliki arti “demi hukum, untuk hukum” atau undang-undang (hal 456). Istilah ini terdapat dalam dokumen atau surat resmi kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan, maupun dokumen hukum kejaksaan dalam proses penyidikan atau penuntutan untuk kepentingan proses hukum.

Menurut Yan Pramadya Puspa dalam buku kamus Hukum Bahasa Belanda-Indonesia dan Inggris, Pro-justitia berarti demi atau untuk hukum atau undang undang. Secara terminologi nya, pro-justitia berasal dari kata for justice yang bermakna dengan keadilan dalam proses penegakan hukum.

Secara formal administratif, penggunaan frasa istilah ini menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Secara materiil subtantif, berdasarkan dokumen hukum yang bertuliskan “pro-justitia”, setiap tindakan hukum yang diambil sebagaimana surat tersebut dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan.

Istilah pro-justitia juga terdapat pada penetapan atau putusan pengadilan. Dalam penetapan atau putusan itu disebut dengan frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penggunaan frasa ini menunjukan bahwa tindakan diambil oleh aparat penegak hukum dalam tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pro-justitia dalam undang-undang adalah salah satu prinsip utama persamaan orang dihadapan hukum, diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD yang menyebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali nya”.

Prinsip tersebut memadatkan makna bahwa seluruh warga negara harus diperlakukan sama dimuka hukum, sekalipun pejabat negara atau aparat.

Namun perlu diperhatikan, bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (!) UU 8/1981 diputus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945. Secara bersyarat dan tak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang frasa “surat putusan pemidanaan memuat” tidak dimaknai “surat putusan pemidanaan pengadilan tingkat pertama memuat “tidak dimaknai” surat putusan pemidanaan pengadilan tingkat pertama memuat “oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Nomor 103/PUU-XIV/2016.  

Dan banyak pengamat yang berpendapat, betapa penting peran polisi, jaksa dan hakim dalam menegakkan hukum. Proses penegakan hukum pro-justitia dapat menyelesaikan, hampir seluruh persoalan hukum dan persoalan lainnya, seperti persoalan ekonomi, politik dan sosial. Maka tak diragukan lagi, betapa pentingnya peran penegak hukum pro-justitia.

Hal ini karena ketertiban, keamanan, kenyamanan, ketenteraman dan kemerdekaan dalam setiap hubungan sosial, ekonomi yang ikut di tentukan oleh wajah dan pelaksanaan kerja pro-justitia.

Tanggapan

Belum ada

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Konten Terkait

Konten Terbaru