Hukum Nikah Siri Menurut Agama Islam Dan UU Negara

Wiwin Indriani 0 Komentar

Nikah siri merupakan nikah secara diam-diam. Berikut hukum nikah siri menurut agama islam dan UU perkawinan Negara.

INDIFFS.COM – Nikah siri merupakan nikah yang tak dicatatkan di pemerintah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga, tidak mempunyai kekuatan hukum terlebih pada ibu dan anaknya. Lalu, bagaimana hukum nikah siri? Simak penjelasannya berikut ini.

Hukum Nikah Siri Menurut Agama Islam

Pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua calon mempelai. Bagi yang beragama Islam, pernikahan sah jika dilangsungkan menurut hukum Islam. Asalkan. calon suami dan istri yang hendak melangsungkan pernikahan tidak boleh memiliki halangan perkawinan, diantaranya:

  • Calon istri tidak beragama Islam, atau
  • Calon suami tidak beragama Islam.

Jadi, agar pernikahan sah menurut hukum Islam, kedua calon mempelai suami-istri harus beragama Islam dan pernikahan yang dilangsungkan memenuhi rukun nikah, termasuk saksi dan wali nikah. Syarat ini juga berlaku bagi pasangan nikah siri. Sebab, nikah siri hukumnya sah secara agama asalkan syarat dan rukun nikah nya terpenuhi.

Dilansir dari muslimah.or.id, ada model nikah siri yaitu berikut ini:

1. Nikah Diam-Diam Tanpa Wali atau Saksi

Pernikahan seperti ini tidak sah, berdasarkan hadits dari Imran bin Al Hushain ra, bahwa Nabi SAW bersabda:

لا نكاحَ إلا بولِيٍّ و شاهِدَيْ عَدْلٍ

Artinya: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi” (HR. Al Baihaqi, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami’ no. 7557).

Selain itu, ada juga hadist dari ‘Aisyah ra, Nabi SAW bersabda:

أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ مَواليها ، فنِكاحُها باطلٌ ، ثلاثَ مرَّاتٍ فإن دخلَ بِها فالمَهْرُ لَها بما أصابَ منها ، فإن تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ

Artinya: “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, batal, batal. Ketika suami sudah menggauli istrinya, maka mahar sudah wajib diberikan kepada istrinya atas keperawanan yang telah diberikannya. Jika ada perselisihan tentang siapa walinya, maka sulthan (pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak punya wali” (HR. Abu Daud no. 2083, Ibnu Majah no. 1536, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibni Majah).

2. Nikah Dengan Wali Saksi Namun Tidak Dicatat KUA

Pernikahan seperti ini sah namun berdosa jika bersengaja tidak mencatatkan diri ke KUA, karena tidak taat kepada ulil amri. Karena ulil amri mewajibkan setiap pernikahan untuk dicatat KUA, dan ini perkara ma’ruf (baik). Allah Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu” (QS. An Nisa: 59).

Menurut Hukum Negara

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang mengatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Namun, dalam ayat selanjutnya UU Perkawinan mewajibkan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta perkawinan.

Jadi, akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Hanya saja, ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara. Jadi, perkawinan siri memang sah secara agama. Tetapi, tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara. Dengan kata lain, perkawinan siri tidak diakui oleh negara.

Tanggapan

Belum ada

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Konten Terkait

Konten Terbaru