Ramai Kritik! Ini Alasan Jokowi Larang ASN Gelar Kegiatan Bukber

INDIFFS.COM – Baru-baru ini telah beredar informasi penyataan terkait larangan buka puasa bersama (bukber) bagi pejabat pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN). Sejumlah alasan larang kegiatan buka puasa (Bukber) tersebut terus menuai polemik di publik.

Bahkan menurut kabar yang beredar, sejak kemarin sorotan publik terhadap larangan buka bersama lebih karena alasan yang dinilai mengada-ngada dan berubah-ubah. Yang mana semua alasan itu dinilai tidak masuk akal.

Adapun arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang bukber itu, disampaikan dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Tertanggal pada 21 Maret 2023 Kemarin.

Alasan Larang Kegiatan Buka Puasa Bersama (Bukber) ASN Ditiadakan

Dalam surat Sekretariat Kabinet Nomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023, Presiden Jokowi memberikan tiga arahan terkait larangan kegiatan bukber tahun ini.

• Pertama, penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
• Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan 1444 H agar ditiadakan.
• Ketiga, menteri dalam negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

Adapun, larangan bukber yang tertuang dalam poin kedua didasarkan pada arahan di poin pertama, yakni tentang penanganan Covid-19 yang disebut masih perlu kehati-hatian.

Hal tersebut lantaran Indonesia sedang dalam transisi dari masa pandemi ke masa pendemi, sehingga membutuhkan kehati-hatian.

Meski, menuai polemik publik, namun kebijakan tersebut mendapatkan dukungan dari mantan menteri perikanan dan kelautan, yaitu Susi Pudjiastuti. Dimana Susi Pudjiastuti mendukung buka bersama pejabat dan ASN ditiadakan lantaran bukber pejabat dan ASN diambil dari uang anggaran.

Terlebih saat ini, kehidupan para pejabat yang tengah disoroti oleh masyarakat.

Dimana beberapa oknum yang kedapatan pamer gaya hidup mewah yang beredar di media sosial dan setelah diselidiki ternyata harta tersebut tak bersumber dari hasil yang jelas. Melainkan, masih dipertanyakan.

Mengingat, saat ini kecemburuan sosial di tengah masyarakat memang sangat perlu diperhatikan. Apalagi pejabat, yang merupakan wakil rakyat di pemerintahan yang seharusnya menjadi penggambaran kehidupan rakyat yang tidak semua sudah hidup layak dan berkecukupan.

Ya, meski demikian, ada baiknya kita ambil hikmahnya setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena sebagai masyarakat yang bijak, kita harus tetap taat aturan baik itu yang memiliki jabatan maupun tidak memiliki jabatan.